Tokoh Agama Membantu Hapus Diskriminasi Penderita Kusta

Perlakuan tidak adil tetap dirasakan pasien kusta di Indonesia. Tokoh agama sebagai contoh masyarakat diharapkan menjadi teladan dalam usaha menurunkan diskriminasi serta menyingkirkan stigma yang salah pada pasien kusta.

Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ansori Sinungan pada Temu Media Seputar Kusta, Kamis (20/3), di Kementerian Kesehatan, Jakarta, dalam sebagian masalah, orang yang sempat menanggung derita kusta dilarang memakai tempat beribadah sesuai apa yang diyakininya. Selain lantaran orang-orang takut tertular, kusta juga dianggap untuk penyakit kutukan.

”Karena itu, tokoh agama memegang peran utama untuk meniadakan stigma yang salah itu. Umpamanya, ulama Islam bisa menolong menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang menyampaikan bahwasanya kusta bukan hanya penyakit kutukan, tetapi dikarenakan oleh bakteri, dan bisa disembuhkan,” kata Ansori.

Kepala Pusat Informasi serta Jalinan Masyarakat Kementerian Agama Zubaidi memberikan, tokoh agama condong lebih didengar orang-orang. Tokoh agama bisa menyelipkan penjelasan yang benar tentang kusta di dalam khotbah. ”Tidak cuma bicara tentang pahala, siksa, serta lain sebagainya. Tema kusta dapat masuk dalam aktivitas keagamaan,” tuturnya.

Menurut Ansori, akibat penolakan dari beberapa pihak, terhitung institusi agama, sering pasien kusta alami putus harapan sampai mencoba bunuh diri. Mereka juga kesusahan mencari kerja, terasa malu, serta bersembunyi dengan cara sosial.

”Ada sebagian rekan pasien kusta yang mengurung diri dirumah selama dua tahun. Dia hanya keluar rumah untuk pemeriksaan rawat jalan serta mengambil obat dirumah sakit. Ini seluruhnya lantaran dia merasa malu serta tidak percaya diri disebabkan tidak diterima orang-orang,” tutur Amir Alrafati, bekas pasien kusta.

Dihubungi dengan cara terpisah, Manajer Program Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia (Permata) Budi Yuwono, Jumat, menyampaikan, pihaknya selalu mengusahakan penurunan diskriminasi serta stigma yang salah tentang kusta.

Program teranyar yang dikerjakan Permata Cabang Jawa Timur yaitu penyuluhan ke sekolah-sekolah dibantu American Leprosy Missions. “Penyuluhan dikerjakan oleh beberapa orang yang sempat alami kusta bersama petugas kesehatan. ”Untuk awalnya dikerjakan di Gresik,” kata Budi.

Untuk hindari ketakutan dari siswa, Permata bekerja sama juga dengan pihak sekolah. Guru-guru bertugas berikan sosialisasi awal pada siswa supaya saat tim penyuluh datang tidak ada ketakutan. ”Kami dapatkan banyak guru juga belum tahu perihal penyakit kusta,” lanjut Budi.

Permata juga lakukan pertemuan grup support satu bulan sekali untuk menambah rasa yakin diri beberapa bekas pasien kusta.

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama dalam temu media, pada 2012 ditemukan 18.994 masalah baru kusta di Indonesia. Hal semacam ini meletakkan Indonesia pada piranti ketiga di dunia.

Tjandra menyampaikan, usaha penurunan angka kusta butuh diiringi penurunan masalah diskriminasi pada pasien kusta. ”Dari riset yang kami kerjakan, ada laporan bahwasanya diskriminasi tetap tinggi walau ada penurunan dari tahun-tahun pada mulanya, ” tutur Tjandra.

Penyembuhan gratis

Menurut Tjandra, pemerintah berupaya mendeteksi pasien kusta sedini mungkin serta menyembuhkan penyakit itu semaksimal mungkin. Obat kusta disiapkan gratis di puskesmas di semua Indonesia. Tetapi, hal semacam itu tidak lantas menyelesaikan persoalan masalah kusta lantaran ada aspek stigma.

”Stigma tidak dapat dikerjakan bidang kesehatan saja. Mesti lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Agama serta Kementerian Sosial, juga Komnas HAM serta organisasi agama. Tujuannya, supaya seruan menolak diskriminasi dapat menyebar di masyarakat, ” ucap Tjandra.

Dalam rencana memperingati Hari Kusta Sedunia 2014, akan diluncurkan Piagam Seruan Nasional Menangani Kusta pada awal April. Piagam seruan ditandatangani oleh 16 organisasi agama, diantaranya Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *