Sangat Sulitnya Memperoleh Obat Yang Tidak Ditanggung JKN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejatinya mempunyai tujuan menambah standar kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam mekanismenya, JKN sediakan susunan atau daftar obat dalam formularium nasional (fornas), yang diterjemahkan jadi e-catalogue. Seluruhnya obat yang dipakai dalam JKN bersumber dari fornas.

Tetapi apa yang terjadi bila obat yang dibutuhkan tidak masuk dalam fornas? Walau sebenarnya pasien pasti sangat memerlukan obat-obatan yang lengkap. Persoalan ini juga yang dihadapi seseorang pasien pascaoperasi batu empedu di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Zulfarman, mengakui kesusahan beroleh obat-obatan waktu memakai sarana JKN. Ia membutuhkan dua jenis obat resep untuk menangani rasa nyeri pada perutnya selesai melakukan operasi endoskopi.

Aksi endoskopi dikerjakan pada Selasa (4/2/2014) lalu, serta ia pernah alami keluhan nyeri pada Rabu (5/2/2014) tempo hari.

“Terasa benar-benar sakit. Saya butuh obat sesudah endoskopi. Namun kata dokter obat itu tak ada dalam INA-CBG’s, hingga dokter menampik menuliskan resepnya. Walau sebenarnya resep itu diperlukan agar saya dapat memperoleh obat diluar,” tutur pria yang sempat menjabat untuk direktur SDM PT. ASKES itu.

Sesudah sistem negosiasi, akhinya resep obat bernama petidine serta nexium itu diperoleh Zulfarman. Kedua obat seharga Rp.220 ribu itu diperolehnya di 2 lokasi tidak sama, yakni apotik RSCM tempatnya dirawat serta apotik di lokasi Senen, Jakarta Pusat untuk. Uang pembelian obat datang dari kantong pribadinya.

“Saya bersukur tetap dapat memperoleh obat walau mesti nego. Tetapi bagaimana dengan orang-orang umum yang juga tidak tahu JKN atau BPJS,” katanya.

Berkaca dari pengalaman ini, Zulfarman meminta pemerintah serta BPJS kembali mengevaluasi sistem JKN terhitung INA-CBG’s. Pemerintah serta BPJS juga diharap lakukan sosialisasi JKN pada beberapa penyedia service kesehatan terutama rumah sakit. Hingga, pemahaman penyedia layanan kesehatan dapat sama, serta tidak butuh takut untung rugi.

Menurut Zulfarman, sulitnya pemberian obat karena rumah sakit belum tahu JKN serta ketakutan munculnya kerugian. “Kuncinya ada pada sosialisasi, agar tenaga kesehatan tidak terlampau kaku melakukan ketentuan. Sosialisasi juga dibutuhkan untuk menyamakan permahaman, JKN yaitu asuransi sosial yang tidak bertujuan keuntungan,” terangnya.

Zulfarman juga meminta pemerintah serta BPJS meriview daftar obat untuk JKN. Hal semacam ini karena sebagian obat yang dapat dibuktikan tidak ada dalam fornas. Ketiadaan obat, yang ditambah kekakuan mekanisme, akan menaikkan derita pasien. Berkenaan pemicu kurangnya sosialisasi serta reviewdaftar obat, Zulfarman menilai, sempitnya saat jadi pemicu utama.

“ASKES itu telah disediakan sejak 1960-an waktu BPJS tetap bernama Tubuh Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), sedang JKN cuma disediakan kurun waktu 4 tahun. Barangkali baiknya pergantian jadi JKN dikerjakan bertahap serta tak cepat-cepat, dimulai perluasan peserta, pembagian kartu, serta disudahi pengenalan sistem pembiayaan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *