Evaluasi 100 Hari Jaminan Kesehatan Nasional

Sesudah 100 hari sistem Jaminan Kesehatan Nasional berjalan, mutu layanan jadi sorotan beragam pihak. Kendali mutu pelayanan dirasakan mesti diperbaiki supaya orang-orang memperoleh pelayanan yang sempurna.

Hal semacam itu disampaikan beberapa pihak dalam dialog ”Mengurai Persoalan Mendasar Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Masa Jaminan Kesehatan Nasional” yang diadakan oleh Indonesia Hospital and Clinic Watch (INHOTCH) di Jakarta, Jumat (11/4).

Ada dalam dialog itu Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fadjriadinur, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Ghazali Situmorang, Wakil Sekretaris Jenderal III Ikatan Dokter Indonesia Prasetyo Widhi, dan Kepala Pusat Pembiayaan serta Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ronald Pardede.

Fadjriadinur mengemukakan, sebaran peserta yang tercatat pada sarana pelayanan kesehatan primer belum rata. Tetap ada puskesmas atau klinik yang pesertanya banyak, sesaat tenaga dokternya cuma satu. Ada juga puskesmas yang pesertanya amat sedikit. Hal semacam ini akan benar-benar merubah mutu layanan yang diterima peserta.

”Jangan sampai akses dibuka seluas-luasnya, namun mutu layanan menurun,” kata Fadjriadinur.

Idealnya, di satu pelayanan kesehatan primer seseorang dokter melayani 5.000 peserta. Tetapi, lantaran beragam hal, ada dokter yang melayani kian lebih 5.000 orang.

Pemecahannya, tutur Fadjriadinur, jumlah dokter di lokasi yang pesertanya banyak ditambah atau menaikkan jam pelayanan. Ini benar-benar berkenaan dengan pemerataan tenaga kesehatan.

Prasetyo memberikan, dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sarana pelayanan kesehatan primer memperoleh kapitasi atas peserta yang tercatat. Walau demikian, uang itu masuk ke kas daerah lantaran puskesmas yaitu punya pemerintah daerah.

”Tidak terang kapan dana dikembalikan pada puskesmas serta bagaimana caranya membaginya,” kata Prasetyo.

Disparitas

Sekian juga rumah sakit umum daerah yaitu punya pemerintah daerah serta belum berupa badan layanan umum (BLU). Di sarana pelayanan kesehatan sekunder itu, menurut Prasetyo, tarif Indonesia Case- Based Groups (INA CBG) juga dinilai terlampau rendah serta ada disparitas tarif antar-rumah sakit. Walau sebenarnya, untuk penanganan spesifik, umpamanya endoskopi yang aksi, langkah, serta alat yang dipakai sama juga dengan di rumah sakit yang tipenya tidak sama.

Menurut catatan BPJS Kesehatan, per 28 Maret 2014, keseluruhan jumlah peserta BPJS Kesehatan 119,2 juta orang dari tujuan 121,6 juta orang tahun 2014.

Jumlah pekerja bukan hanya penerima upah yang mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan juga meningkat dari 80.000-an sehari sepanjang Januari 2014 jadi sekitar 150.000 orang per hari dalam empat minggu terakhir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *